Defisit Anggaran Capai Rp150 Miliar, Aktivis LIRA Minta Pemerintah Bontang Geser Anggaran untuk Masyarakat
Bontang, LIRANEWS.co – Badan fiskal Kota Bontang tengah menghadapi tekanan berat menyusul adanya defisit anggaran yang mencapai angka Rp150 miliar. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan keuangan kota sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, praktisi hukum sekaligus aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM LIRA) Kota Bontang, Eko Yulianto, S.H., meminta Pemerintah Kota Bontang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pos-pos anggaran belanja yang telah ditetapkan.
“Pemerintah harus berani mengevaluasi ulang dan melakukan pergeseran anggaran. Fokus utama saat ini adalah kebutuhan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, bukan hal-hal yang bersifat seremonial atau administratif belaka,” ujar Eko, Rabu (08/04/2026).
Lebih lanjut, Eko secara tegas meminta agar anggaran yang dinilai masih bisa ditunda atau bahkan dibatalkan segera dialihkan ke sektor produktif. Beberapa pos yang disebutnya antara lain:
- Perjalanan dinas yang tidak prioritas.
- Belanja mebeler atau perabotan kantor.
- Hibah ke Polda Kaltim yang menurutnya perlu ditinjau ulang urgensi dan kontribusinya terhadap masyarakat Bontang.
- Proyek multiyears (tahun jamak) yang belum mendesak dan masih dapat ditunda pelaksanaannya tanpa mengganggu layanan publik.
- Pembelian Mess Bontang di Jakarta yang dinilai bukan kebutuhan prioritas di tengah kondisi defisit anggaran daerah.
“Anggaran dari pos-pos tersebut lebih baik dialihkan untuk belanja produktif, seperti bantuan langsung kepada kelompok rentan, perbaikan fasilitas umum, atau program peningkatan ekonomi warga. Proyek multiyears dan pembelian mess di Jakarta jelas bisa ditunda. Jangan sampai di tengah defisit, uang rakyat masih digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga Bontang,” tegasnya.
Menurut catatan LIRA, defisit Rp150 miliar merupakan angka yang signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan publik jika tidak segera diantisipasi. Eko berharap DPRD dan eksekutif Kota Bontang dapat duduk bersama mencari solusi terbaik, termasuk melakukan refocusing anggaran secara cepat dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bontang belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, publik menanti langkah nyata agar defisit tidak berujung pada pemangkasan layanan dasar masyarakat.
Laporan: Biro Bontang | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
