Studi Akademik: Krisis Sampah di Indonesia Jadi Sinyal Kuat Praktik Korupsi
Jakarta, LIRANEWS.co – Masalah sampah yang tak kunjung usai di berbagai wilayah Indonesia ternyata bukan sekadar persoalan teknis atau kurangnya armada pengangkut. Sebuah ulasan edukasi pengelolaan sampah yang viral baru-baru ini mengungkap adanya korelasi erat antara penumpukan sampah dengan tingkat korupsi di pemerintahan.
Mengutip hasil penelitian dari Basel Institute dan Lund University, ditemukan hubungan positif antara peningkatan korupsi pemerintah dengan ketergantungan yang tinggi pada sistem open dumping (pembuangan sampah di lahan terbuka) dibandingkan dengan sistem daur ulang.
5 Alasan Mengapa Sampah Jadi “Ladang Basah” Koruptor
Dalam edukasi tersebut, dijelaskan lima modus yang kerap membuat anggaran pengelolaan sampah bocor ke kantong oknum tidak bertanggung jawab:
Krisis yang Disengaja: Sistem pengelolaan sampah sengaja dibiarkan rusak hingga mencapai status darurat. Dalam kondisi darurat, pemerintah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa tender, yang sangat rawan penyimpangan.
1. Monopoli Elit:
Pengelolaan sampah sering kali dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Fokusnya bukan pada kebersihan kota, melainkan pada penyerapan dana APBD/APBN sebesar-besarnya.
2. Permainan Pengadaan:
Proyek armada, alat berat, dan mesin pengolah sampah bernilai miliaran hingga triliunan rupiah sering kali spesifikasinya diturunkan atau bahkan barangnya tidak pernah sampai, meski laporannya tertulis lengkap.
3. Pengawasan yang Lumpuh:
Audit terhadap sistem pengelolaan sampah sengaja dibuat lemah. Hal ini memberi ruang bagi oknum untuk membuang sampah secara ilegal tanpa terkena sanksi.
4. Prioritas Proyek Besar ketimbang Daur Ulang:
Pemerintah lebih memilih menumpuk sampah di TPA atau membangun instalasi raksasa (seperti PLTSa, RDF Plant, atau PSEL) demi mengejar “fee proyek”, daripada membangun sistem daur ulang berbasis masyarakat yang lebih berkelanjutan namun minim komisi.
5. Indikator Kegagalan Pelayanan Publik
“Ada sampah, berarti ada korupsi,” tegas narator dalam video tersebut. Penurunan kualitas lingkungan dianggap sebagai indikator fisik bahwa ada yang tidak beres dalam birokrasi pemerintahan setempat.
Studi di Uni Eropa bahkan menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah hal pertama yang “mati” ketika korupsi merajalela. Jika pemerintah gagal mengelola sampah yang terlihat nyata di depan mata, besar kemungkinan mereka juga gagal atau sengaja menyalahgunakan uang pajak rakyat.
Kondisi ini menjadi alarm bagi target Indonesia Emas 2045. Tanpa pembersihan sistem anggaran dan birokrasi dari praktik korupsi di sektor lingkungan, cita-cita tersebut dikhawatirkan akan kalah oleh tumpukan sampah yang terus menggunung.
Laporan: Biro IKN | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
Kategori: Lingkungan / Tata Kelola Pemerintahan
