KENDARI, LIRANEWS.co | Barisan Pemuda Pemerhati Daerah (BAPPEMDA) Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat untuk segera menetapkan seorang pejabat senior di wilayah kerja (Wilker) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kolaka Utara dan anaknya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pertambangan.
Desakan itu disampaikan menyusul kuatnya indikasi keterlibatan keduanya yang diduga memainkan peran sentral dalam praktik korupsi terkait aktivitas pertambangan dan tata kelola dokumen kepelabuhanan di Kolaka Utara.
Koordinator BAPPEMDA Sultra, Firman Adhyaksa, menegaskan penanganan perkara ini tidak boleh berlarut-larut dan harus dilakukan secara transparan serta profesional. Menurutnya, dugaan keterlibatan pejabat aktif beserta keluarga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
“Kami mendesak Kejati Sultra agar segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan pejabat senior Wilker KUPP Kolut berinisial I dan anaknya berinisial NOI sebagai tersangka,” tegas Firman dalam keterangan persnya, Sabtu (13/12/2025).
Firman menjelaskan, pihaknya menduga sang pejabat menerima aliran dana dari korupsi pertambangan di Kolaka Utara. Sementara anaknya, NOI, diduga kuat menjadi fasilitator utama keluar masuknya kapal pengangkut ore ilegal di jetty PT KMR.
“Kami menganggap keduanya memiliki peran sentral dalam mengatur dan melancarkan praktik korupsi pertambangan di Kolaka Utara,” ujarnya.
Ia menilai praktik dugaan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan serta mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
“Penegakan hukum harus tegas dan adil. Status jabatan maupun hubungan keluarga tidak boleh menjadi tameng hukum. Jika alat bukti telah cukup, maka penetapan tersangka harus segera dilakukan,” lanjut Firman.
Selain penetapan tersangka, BAPPEMDA juga meminta Kejati Sultra mengusut tuntas aliran dana, jaringan aktor yang terlibat, serta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi tersebut.
BAPPEMDA Sultra menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial jika diperlukan.
Laporan: Biro Kolaka | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Eka Satria Putra
