Akhirnya Gubernur Kaltim Memecat Adiknya, Hijrah Mas’ud: Kemenangan Sementara atau Hanya Filler?
Samarinda, LIRANEWS.co – Tekanan rakyat yang membara akhirnya memaksa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengambil langkah dramatis: memecat adik kandungnya sendiri, Hijrah Mas’ud, dari jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Keputusan ini diumumkan pada 27 April 2026, setelah gelombang demo besar-besaran dan ancaman hak angket dari tujuh fraksi DPRD Kaltim.
Namun di balik langkah “satria” sang gubernur, rakyat Bumi Etam masih memasang mode waspada. Sebab, akar persoalan sesungguhnya belum terselesaikan.
Kemarahan Rakyat Bukan Tiba-tiba: Janji Palsu dan Gaya Hidup Mewah
Eko Yulianto, S.H., praktisi hukum sekaligus aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) , menilai bahwa pemecatan Hijrah Mas’ud hanyalah respons taktis, bukan solusi sistemik. Menurutnya, kemarahan masyarakat yang meledak dalam Aksi Kaltim Darurat 214 pada 21 April lalu berakar dari dua hal mendasar:
- Janji politik pendidikan gratis yang “pol” (palsu).
“Rakyat Kaltim sejak kampanye diiming-imingi pendidikan gratis. Nyatanya, sampai saat ini janji itu tidak berjalan sesuai harapan. Masyarakat merasa dibohongi. Itu yang pertama, belum lagi janji-janji politik lainnya” tegas Eko kepada awak media, Senin (27/4/2026). - Gaya hidup hedon yang dipertontonkan gubernur di tengah kesulitan ekonomi warga. “Yang kedua, di saat rakyat susah cari beras, ongkos sekolah anak naik, dan harga kebutuhan pokok tak menentu, gubernur justru pamer renovasi rumah jabatan Rp25 miliar berisi kursi pijat dan akuarium air laut, plus mobil dinas mewah Rp8,5 miliar. Ini bukan gaya hidup sederhana, ini hedonisme berjilbab APBD. Masyarakat panas melihat itu,” sambung Eko.
Menurut Eko, dua hal itulah yang menjadi “kompor gas bocor” yang kemudian disulut oleh isu nepotisme Hijrah Mas’ud.
“Jadi jangan salah sangka. Bukan cuma karena adiknya diangkat jadi tim ahli, tapi karena rakyat sudah lama kecewa. Puncaknya ketika gubernur dengan santai membandingkan kasusnya dengan Pak Prabowo dan Pak Hashim. Itu bensin dalam api,” ujarnya.
Kronologi: Dari Hak Angket hingga Adik Kandung Dicopot
Sebelumnya, tekanan publik berhasil memaksa tujuh fraksi di DPRD Kaltim—Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN-Nasdem, Demokrat-PPP, dan PKS—meneken pakta integritas untuk menggulirkan hak angket. Sorotan kemudian beralih ke Hijrah Mas’ud yang duduk di kursi TGUPP. Publik menilai itu sebagai praktik dinasti paling kentara.
Rudy Mas’ud semula membela adiknya dengan alasan “hak prerogatif gubernur” dan membandingkannya dengan posisi Hashim Djojohadikusumo di kabinet Prabowo. Namun, internal Partai Gerindra Kaltim pun gerah. Ditambah ribuan massa yang turun ke jalan pada 21 April, aksi yang sempat ricuh dan dibubarkan dengan water cannon, akhirnya membuat gubernur bertekuk lutut.
Dalam video permintaan maaf yang diunggah di akun resminya, Rudy berjanji:
· Tidak akan ada lagi keluarga Mas’ud di jabatan eksekutif atau tim ahli berbayar APBD.
· Akan membayar secara pribadi item-item mewah di rumah jabatan.
· Memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dan yang paling konkret: Hijrah Mas’ud resmi dicopot, efektif 27 April 2026. Catatan Kritis Eko Yulianto (LIRA): “Jangan Cuma Ganti Pemain, Tapi Ganti Sistemnya”
Meski mengapresiasi langkah pencopotan tersebut, Eko mengingatkan bahwa akar masalahnya belum tercabut.
“Hari ini satu adik tumbang, besok siapa lagi? Kakaknya, Hasanuddin Mas’ud, masih duduk manis sebagai Ketua DPRD Kaltim, disamping beberapa jabatan strategis lainnya yang dipaksakan untuk dipegang oleh sanak saudara, Itu artinya dalam satu keluarga masih memegang kontrol eksekutif dan legislatif. Ini bukan hanya dinasti, melainkan sebuah kartel keluarga,” sindir Eko.
Ia juga menyoroti janji pendidikan gratis yang melayang. “Masyarakat tidak akan berhenti hanya karena Hijrah dicopot. Mereka akan terus menuntut realisasi pendidikan gratis dalam arti yang sebenarnya, bukan ‘gratis pol’ yang ternyata pol-polan tapi bohong. Serta audit seluruh kebijakan boros yang membuat rakyat bergidik,” tegasnya.
Eko menambahkan, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) akan terus mendorong DPRD Kaltim untuk serius menjalankan hak angket.
“Jangan sampai hak angket hanya jadi wayang kulit. Rakyat sudah belajar dari pengalaman. Janji manis tanpa eksekusi hanya akan memicu gelombang berikutnya yang lebih besar.”
Rakyat Menanti, Bola Panas di DPRD
Saat ini, bola panas ada di tangan DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Hasanuddin Mas’ud—kakak kandung gubernur. Akankah hak angket benar-benar digulirkan? Atau hanya menjadi kompromi ala kartel keluarga?
Yang jelas, rakyat Kaltim sudah membuktikan: ketika mereka kompak, kursi empuk sekelas adik gubernur pun bisa goyang.
“Ini baru babak pertama. Masih ada babak berikutnya kalau janji-janji itu kembali diingkari.” demikian pungkasnya.
Pantau terus perkembangan selanjutnya hanya di LIRANEWS.co. Disruput dengan Kopi hangat, sambil menatap langit Samarinda yang mulai cerah.
Eko Yulianto, S.H. adalah seorang praktisi hukum yang berorientasi sosial kemasyarakatan (Social Oriented), kerap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil dan kelompok marginal dalam mencari keadilan, dikenal aktif sebagai Penggiat Anti Korupsi di daerah khususnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan saat ini dipercaya memegang jabatan di beberapa organisasi kemasyarakatan, diantaranya sebagai Walikota (Ketua) DPD LSM LIRA Kota Bontang, Ketua PC Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Bontang, Biro Hukum Elang Tiga Hambalang (ETH) Kaltim, Ketua Indonesian Tax Care (INTAC) Kaltim, dan Wakil Ketua Paguyuban Warga Jawa Timur (PWJT) Kota Bontang. (Red)
Laporan: Biro Samarinda | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
