Mengkhawatirkan! Fenomena ASN Ogah Jadi Pejabat Dinilai Berpotensi Picu Krisis Kepemimpinan
SAMARINDA, LIRANEWS.CO | Sebuah fenomena mengkhawatirkan tengah terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Praktisi hukum sekaligus aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM LIRA), Eko Yulianto, S.H., mengungkapkan bahwa saat ini banyak ASN yang cenderung menghindar dan tidak bersedia menduduki jabatan struktural. Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan krisis kepemimpinan di masa yang akan datang.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Eko berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan melalui metode survei dengan teknik wawancara terbatas terhadap sejumlah ASN di lingkungan pemerintah daerah yang tersebar di tiga wilayah di Kalimantan Timur.
Hasilnya, ditemukan sejumlah fakta mengejutkan yang menjadi alasan utama para ASN enggan memangku jabatan pimpinan.
“Risiko yang harus ditanggung tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Ini menjadi pertimbangan utama mengapa banyak ASN memilih mundur atau bahkan tidak mau naik jabatan,” ujar Eko kepada awak media, Senin (30/3/2025).
Berdasarkan temuan tersebut, setidaknya terdapat 15 alasan kuat yang membuat ASN ogah menjadi pejabat, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi beberapa faktor krusial:
- Faktor Risiko dan Tekanan Hukum
Para ASN mengaku merasa menjadi “sasaran empuk” bagi Aparat Penegak Hukum (APH), LSM, dan media. Mereka menilai bahwa jabatan seringkali dijadikan celah untuk kepentingan tertentu yang berujung pada masalah hukum dan materi. Selain itu, tekanan yang tinggi karena sering menghadapi pemeriksaan justru membuat mereka lebih dekat dengan penyakit jantung dan kejiwaan (stres). - Beban Kerja dan Ketidakseimbangan Kompensasi
Beban kerja yang tidak masuk akal menjadi keluhan utama. Khususnya bagi kepala satuan kerja setingkat eselon III yang saat ini harus mengikuti zoom meeting dari pagi hingga sore hari. Meski tanggung jawab dan beban kerja membengkak, selisih tunjangan jabatan dengan posisi staf dinilai hanya “tipis” dan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. - Masalah Sistemik dan Praktik Yang Tidak Sehat
Fakta lain yang cukup mencengangkan adalah adanya persepsi bahwa untuk mendapatkan jabatan saat ini “harus membeli”, bukan karena prestasi atau kompetensi. Hal ini membuat ASN yang bersih enggan terlibat dalam praktik tersebut. Tak hanya itu, mereka juga tidak mau dijadikan sebagai “mesin ATM” oleh atasannya, serta merasa bahwa menjadi pejabat identik dengan harus menjadi “tim sukses” di luar tugas pokok dan fungsi. - Kesejahteraan Keluarga dan Spiritualitas
Faktor kebahagiaan pribadi dan keluarga juga menjadi pertimbangan serius. Banyak ASN yang merasa bahwa waktu mereka habis untuk pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu untuk keluarga. Mereka mengaku lebih nyaman menjadi staf. Beberapa bahkan memilih untuk memiliki usaha sampingan di rumah daripada harus memegang jabatan yang menyita waktu.
“Mereka tidak takut dengan beban pekerjaan, tapi mereka lebih suka makan rejeki yang halal. Ada juga kekhawatiran akan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ungkapan yang sering muncul adalah ‘kerjaan banyak, tunjangan sedikit, resiko besar; benar nggak dapat pujian, salah sedikit dapat cacian’,” jelas Eko menirukan keluhan para ASN yang menjadi responden.
Eko menegaskan bahwa fenomena ini merupakan alarm bahaya bagi sistem birokrasi di Indonesia. Jika dibiarkan, dikhawatirkan tidak ada lagi ASN berkualitas yang bersedia memimpin satuan kerja, yang pada akhirnya akan melumpuhkan roda pemerintahan.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini adalah potret nyata di lapangan. Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi komprehensif, mulai dari sistem rekrutmen, pola kompensasi, hingga perlindungan hukum bagi pejabat publik yang bekerja dengan integritas. Jangan sampai jabatan publik justru dihindari oleh orang-orang terbaik,” pungkasnya.
Laporan: Biro Samarinda | Editor: Redaksi LIRANEWS.CO | Penulis: Yusri
