Kritik Keras Fafifu: “Indonesia Bukan Lagi Negara, Tapi Korporasi Raksasa”
JAKARTA, LIRANEWS.CO | Konten kreator dan aktivis Fafifu kembali melontarkan kritik tajam yang menghebohkan publik. Dalam diskusi dan unggahan videonya yang viral, ia menyebut bahwa Indonesia telah mengalami transformasi mendasar, dari sebuah negara berdaulat menjadi entitas bisnis raksasa yang ia sebut sebagai PT Indonesia Global Group Tbk.
Menurut Fafifu, logika neoliberalisme yang telah berakar sejak era Orde Baru secara perlahan namun pasti telah mengubah wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara struktural. Kini, menurutnya, negara beroperasi layaknya sebuah korporasi yang mengejar keuntungan semata.
“Pemilu dalam sistem ini bukan lagi pesta demokrasi, melainkan proses IPO (Initial Public Offering), di mana kampanye adalah masa penawaran saham kepada para pemodal,” tegas Fafifu.
Rebranding Indonesia: Warga Negara Menjadi ‘Unit Produksi’
Lebih jauh, Fafifu memaparkan bagaimana dalam struktur korporasi baru ini, status dan posisi masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental. Ia menyebut telah terjadi rebranding atau perubahan wajah dalam relasi negara dan rakyat.
· Bukan Warga Negara: Rakyat tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedaulatan, melainkan direduksi menjadi sekadar unit produksi atau buruh dalam mesin korporasi.
· Komponen Ekonomi: Masyarakat hanya dianggap sebagai komponen dalam mesin ekonomi yang haus akan pertumbuhan. Seringkali, kata Fafifu, pertumbuhan ini dipaksakan melalui pembangunan yang dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
· Kebijakan Berbasis Saham: Akibatnya, kebijakan publik tidak lagi dirumuskan berdasarkan aspirasi atau “suara rakyat,” melainkan ditentukan oleh besaran jumlah saham dan nilai investasi yang masuk.
Struktur “PT Indonesia Global Group Tbk.”
Dalam analisisnya yang kontroversial, Fafifu bahkan membedah hierarki pemerintahan Indonesia layaknya struktur sebuah perusahaan terbuka. Ia menyandingkan posisi pemerintahan dengan jabatan di dunia korporasi, meski tidak merinci secara gamblang seluruh jabatan, namun analogi ini menggambarkan bagaimana ia melihat negara dikelola seperti bisnis.
Pancasila sebagai ‘Topeng Moral’ CSR
Fafifu juga menyoroti posisi ideologi bangsa dalam struktur korporasi ini. Ia menilai Pancasila kini hanya berfungsi sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) atau “topeng moral” untuk menenangkan massa dan menjaga citra di hadapan publik.
“Di depan media, pemerintah bicara soal keadilan sosial. Namun di balik layar, yang terjadi adalah deregulasi, privatisasi, dan komodifikasi ruang hidup demi memfasilitasi pasar bebas,” ungkapnya dengan nada getir.
Hukum dan Pajak: Instrumen Pendisiplinan Karyawan
Lebih lanjut, ia menyebut Undang-Undang bukan lagi kontrak sosial, melainkan peraturan perusahaan yang dirancang sebagai perisai bagi manajemen agar kebal pidana. Sementara itu, pajak yang disetorkan rakyat dianggap sebagai iuran keanggotaan, di mana rakyat tetap harus membayar mahal untuk kesehatan dan pendidikan, sementara sumber daya alam dikeruk untuk laba segelintir orang.
“Indonesia sebagai negara telah mati. Yang tersisa hanyalah kekuasaan rakus berbaju administrasi,” pungkas Fafifu, memantik diskusi hangat di kalangan warganet.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah dan lembaga terkait belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan kontroversial tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pandangan Fafifu kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Dalam Negeri.
Laporan: Biro Jakarta | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
