TIMSUS ETH Kaltim dan DPD LIRA Bontang Desak Realisasi Polder Kanaan, Solusi Banjir Jangka Panjang
BONTANG, LIRANEWS.CO | Persoalan banjir yang kerap melanda Kota Bontang mendapat sorotan serius dari Tim Khusus Elang Tiga Hambalang (TIMSUS ETH) Kalimantan Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kota Bontang. Kedua organisasi ini menilai bahwa banjir di kota industri tersebut bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan persoalan sistemik yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan.
Salah satu solusi konkret yang dinilai mendesak untuk direalisasikan adalah pembangunan Polder Kanaan. Proyek infrastruktur pengendali banjir ini diestimasikan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Namun, hingga saat ini, realisasinya masih terganjal keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bontang.
Menyikapi hal tersebut, TIMSUS ETH Kaltim menegaskan bahwa pembiayaan proyek strategis seperti Polder Kanaan dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan lintas pemerintahan. Hal ini, menurut mereka, sah secara hukum dan telah diatur dalam regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Beberapa opsi pendanaan yang diusulkan antara lain:
- APBN: Melalui Kementerian PUPR (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) dengan mekanisme Musrenbang Nasional dan sinkronisasi dokumen perencanaan.
- APBD Provinsi Kaltim: Melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi maupun program prioritas infrastruktur daerah.
- Skema Alternatif: Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), atau hibah dari pemerintah pusat.
Ketua DPD LIRA Kota Bontang, Eko Yulianto, S.H. menyatakan bahwa pihaknya sangat peduli terhadap persoalan yang langsung berdampak pada masyarakat ini. Ia mendorong Pemerintah Kota untuk lebih produktif dan agresif dalam mencari celah pendanaan.
“Kami dari organisasi kemasyarakatan juga menyoroti banjir yang kerap terjadi. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Kota Bontang agar lebih produktif dalam mencarikan solusi. Kami siap mengawal setiap program pemerintah dan, jika diperlukan, memberikan sumbangsih pemikiran demi memajukan Kota Bontang yang kami cintai,” tegas Eko.
Sementara itu Ketua DPP ETH Kaltim Andi Ansong, dalam pernyataan sikap bersama itu, menyampaikan beberapa poin penting:
· Penanganan banjir harus diarahkan pada solusi permanen, bukan sekadar respons darurat.
· Pemerintah Kota perlu lebih proaktif menyusun perencanaan teknis yang matang dan terintegrasi.
· Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat diharapkan memberikan perhatian serius pada Bontang sebagai kawasan strategis industri dan permukiman.
· Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus menjadi prinsip utama.
Kedua organisasi berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, pengawalan kebijakan, serta advokasi publik. Tujuannya, agar pembangunan Polder Kanaan dan program pengendalian banjir lainnya dapat segera direalisasikan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Banjir tidak boleh menjadi takdir. Ini adalah persoalan keseriusan, perencanaan, dan keberpihakan anggaran,” tegasnya.
Laporan: Biro Bontang | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
