Rp186,48 Triliun! Profesor London Bongkar Modus “Sulap” Dokumen Ekspor Sawit & Tambang, Menkeu Geram dan Andalkan Artificial IntelIigence (AI)
JAKARTA, LIRANEWS.co | Sebuah artikel dari akademisi terkemuka di London mengguncang publik Indonesia. Michael Buehler, Profesor Ekonomi Politik dari London School of Economics and Political Science (LSE), membongkar praktik kejahatan kerah putih yang ia sebut telah “merampok” negara hingga Rp 186,48 triliun (US$ 11,1 miliar). Artikel yang diterbitkan di platform Medium pada 26 Desember 2025 itu menyoroti borok besar di sektor andalan ekspor Indonesia: batu bara, sawit, dan karet.
Buehler mengingatkan bahwa penyelundupan era modern tidak lagi selalu berupa kapal cepat di tengah malam, melainkan dimulai dari manipulasi dokumen yang rapi. Modus utama yang diungkap adalah Trade Misinvoicing atau pemalsuan faktur perdagangan.
Dalam tulisannya, Buehler menjelaskan skema kejahatan tersebut:
- Trade Misinvoicing (Pemalsuan Faktur): Sebuah trik “sulap” akuntansi di mana pengusaha memanipulasi laporan ekspor.
- Cara Kerja: Barang (misalnya, minyak sawit) dilaporkan diekspor dengan harga murah ke pihak berwenang Indonesia. Namun, saat barang tiba di negara tujuan, dilaporkan sebagai barang “Y” (atau jenis yang berbeda) dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih uangnya kemudian masuk ke rekening pribadi di luar negeri, bebas dari pajak Indonesia.
- Definisi Resmi: Global Financial Integrity (GFI) mendefinisikan ini sebagai pemalsuan nilai, volume, atau jenis barang secara sengaja dalam dokumen perdagangan.
“Uang yang seharusnya menjadi jalan tol atau sekolah, malah menguap begitu saja,” tulis Buehler, menggambarkan kerugian negara yang fantastis.
Data yang disajikan Buehler membuat elus dada. Sektor-sektor penyumbang devisa terbesar justru menjadi ladang korupsi terstruktur:
· Batu Bara (Juara Satu): Uang yang dialihkan ke luar negeri mencapai US$ 19,64 miliar (Rp 330 triliun)**. Akibatnya, negara kehilangan potensi pajak sebesar **US$ 5,32 miliar (Rp 89 triliun).
· Sawit & Karet: Kerugian negara ditaksir mencapai US$ 4 miliar (Rp 67 triliun).
Merespon temuan tersebut, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak membantah. Justru, dengan nada geram, ia mengonfirmasi kebenaran praktik tersebut.
Purbaya mengakui bahwa praktik under-invoicing (melaporkan harga lebih rendah) sudah seperti budaya di kalangan tertentu. “Kita bisa deteksi bahwa beberapa dari perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya,” ujar Purbaya. Pernyataan ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa hampir 50% data ekspor sawit yang selama ini dilaporkan bisa jadi tidak akurat.
Tak ingin terus dikadali, Purbaya menyiapkan langkah tegas. Kementerian Keuangan akan menerapkan Artificial Intelligence (AI) sebagai senjata pamungkas untuk memerangi manipulasi dokumen di sektor perkebunan sawit, yang rencananya akan diperluas.
· Sistem Baru: AI akan diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan pengawasan perdagangan.
· Cara Kerja: Sistem AI akan melacak anomali data harga, volume, dan membandingkannya dengan data transaksi global secara real-time. Jika ada laporan harga yang tidak wajar atau mencurigakan, sistem akan langsung memberi peringatan.
· Target: Menutup celah bagi pengusaha nakal untuk berbohong dalam dokumen pabean.
Temuan Buehler seakan mengonfirmasi sindiran lama bahwa Indonesia “kaya tapi miskin” karena kekayaan alamnya dikelola dengan curang dan hasilnya diparkir di luar negeri. Peringatan dari profesor London ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola perdagangan Indonesia.
Langkah Kemenkeu menggunakan AI kini menjadi harapan terakhir untuk membersihkan sektor ekspor dari kanker korupsi yang sistematis. Masyarakat pun berharap, sistem teknologi tinggi ini nantinya benar-benar tahan terhadap segala bentuk intervensi. Semoga AI-nya nanti tidak bisa ‘disogok’ juga, ya Pak!
Laporan: Biro Jakarta | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
