BREAKING NEWS: Kejati Kaltara Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Hibah APPS Pariwisata ASITA
BULUNGAN, LIRANEWS.co | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja hibah pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (ASITA) pada Dinas Pariwisata Kaltara tahun anggaran 2021.
Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipikor) Kejati Kaltara pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 16.00 WITA.
Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial:
- SMDN, sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata Kaltara periode tahun 2021.
- SF, sebagai Ketua DPD Asita Kaltara Periode 2020-2025.
- MI, sebagai pihak ketiga yang menjadi rekanan pelaksana kegiatan.
Usai penetapan, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap dua tersangka, yaitu SMDN dan SF. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Bulungan. Sementara itu, tersangka MI belum memenuhi panggilan penyidik dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Proses penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan menelusuri kerugian negara,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melanggar ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, penyidik juga menjerat para tersangka dengan pasal subsider terkait penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan bersama-sama.
Kejaksaan memastikan akan menuntaskan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Kejaksaan memastikan akan menuntaskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Samiaji.
Laporan: Biro Tanjung Selor | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Abd. Rahman
