Wali Kota Bontang Pastikan Tak Ada PHK Pegawai, Opsi Penyesuaian TPP Jadi Solusi
BONTANG, LIRANEWS.CO | Pemerintah Kota Bontang memastikan tidak akan mengambil kebijakan ekstrem berupa pengurangan pegawai, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai berisiko memicu dampak sosial baru, terutama lonjakan angka pengangguran.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, di tengah upaya efisiensi anggaran yang tengah digodok pemerintah daerah.
“Pegawai tetap dipertahankan. Tapi TPP kemungkinan akan disesuaikan agar tetap sesuai aturan,” ujar Neni, Selasa (31/03/2026).
Alih-alih merumahkan pegawai, Pemkot Bontang memilih opsi yang lebih realistis, yakni menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Neni, kebijakan ini jauh lebih rasional dan tidak memicu persoalan sosial baru di masyarakat.
Penyesuaian TPP dinilai tetap dapat menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan hak-hak pegawai. Pemerintah kota juga terus mengkaji mekanisme yang tepat agar kebijakan ini tidak memberatkan seluruh pihak.
Kepastian tersebut diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi ribuan pegawai di lingkungan Pemkot Bontang, khususnya para PPPK yang selama ini merasa khawatir dengan isu efisiensi.
Laporan: Biro Bontang | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
