RDP di Kantor Bupati: HAM Koltim Desak Perbaikan Jalan Uluwoi-Ueesi dan Penempatan Dokter di Puskesmas Sangona
KOLAKA TIMUR, LIRANEWS.co | Dua persoalan krusial yang selama ini dikeluhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Kolaka Timur akhirnya menemukan titik terang setelah Himpunan Aktivis Muda (HAM) Cabang Kolaka Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Bupati Kolaka Timur, Rabu (18/2/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut, HAM Koltim menyuarakan dua aspirasi utama yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti: kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Uluwoi–Ueesi yang kian memprihatinkan, serta kekosongan tenaga dokter di Puskesmas Sangona yang mengganggu pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
RDP tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka Timur, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Kolaka Timur. Dari unsur organisasi, hadir Ketua Cabang HAM Kolaka Timur M. Yasir, S.Pd, didampingi Ketua PB HAM Sulawesi Tenggara beserta jajaran sekretaris.
Jalan Rusak Hambat Ekonomi dan Akses Layanan Dasar
Dalam penyampaiannya, Ketua Cabang HAM Kolaka Timur, M. Yasir, S.Pd, membeberkan kondisi faktual di lapangan terkait kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Uluwoi–Ueesi. Ia menegaskan bahwa akses penghubung antar kecamatan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada berbagai sendi kehidupan masyarakat.
“Kondisi jalan yang rusak parah ini sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Masyarakat sangat dirugikan, terutama saat musim hujan. Aktivitas ekonomi terganggu, distribusi hasil pertanian terhambat, bahkan akses anak-anak ke sekolah dan masyarakat ke fasilitas kesehatan ikut terdampak,” tegas M. Yasir di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Ia menambahkan, infrastruktur yang memadai merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara, dan HAM Koltim akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian penanganan.
Kekosongan Dokter di Puskesmas Sangona: Darurat Kesehatan Masyarakat
Tak hanya infrastruktur, HAM Koltim juga menyoroti persoatan pelayanan kesehatan di wilayah timur. Puskesmas Sangona, yang menjadi garda terdepan layanan kesehatan bagi masyarakat setempat, disebut-sebut tidak memiliki tenaga dokter tetap.
“Kekosongan dokter di Puskesmas Sangona ini sangat memprihatinkan. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar harus menempuh jarak yang lebih jauh atau bahkan tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Ini adalah hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” ujar M. Yasir.
Ketua PB HAM Sulawesi Tenggara yang turut hadir dalam forum tersebut juga menekankan hal serupa. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui penempatan dokter PNS maupun mekanisme kontrak, agar pelayanan di Puskesmas Sangona dapat berjalan optimal.
“Kami minta Dinas Kesehatan tidak hanya berjanji. Harus ada langkah nyata dalam waktu dekat. Pelayanan kesehatan tidak boleh terhenti hanya karena ketiadaan tenaga dokter,” tegasnya.
Komitmen Plt Bupati: Evaluasi dan Solusi Konkret
Menanggapi penyampaian dari HAM Koltim, Plt Bupati Kolaka Timur menyampaikan apresiasi atas peran aktif organisasi dalam mengawal pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Ia mengaku memahami betul keluhan masyarakat terkait dua persoalan yang diangkat.
Plt Bupati langsung merespons dengan instruksi tegas kepada jajarannya. Kepala Dinas PUPR diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan di Uluwoi–Ueesi dan menyusun langkah percepatan penanganan, baik melalui pemeliharaan rutin maupun program prioritas.
Sementara untuk persoalan di Puskesmas Sangona, Plt Bupati menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk bergerak cepat mencari solusi. “Saya minta Dinas Kesehatan segera mengatasi kekosongan dokter ini. Cari solusi, apakah melalui mutasi internal, pengangkatan kontrak, atau mekanisme lain yang memungkinkan. Masyarakat tidak boleh dirugikan lebih lama,” tegas Plt Bupati dalam forum tersebut.
Tindak Lanjut dan Komitmen Pengawasan
RDP yang berlangsung selama beberapa jam tersebut akhirnya mencapai kesepakatan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun langkah tindak lanjut dalam waktu dekat sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan HAM Koltim.
M. Yasir menyambut positif komitmen yang disampaikan Plt Bupati, namun menegaskan bahwa HAM Koltim akan terus melakukan kontrol dan pengawasan.
“Kami apresiasi respons cepat Plt Bupati. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan mengawal setiap janji dan langkah tindak lanjut yang disepakati. Jika dalam perjalanannya ada kelambatan atau ketidaksesuaian, kami tidak segan untuk kembali menyuarakan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata peran kontrol sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Timur.
Laporan: Biro Kolaka Timur | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Agus Salim Misman
