Berita Populer

Terkuak! Dugaan Mega Skandal BBM Subsidi di Jalur Poros Bontang, Armada PT Elnusa Terlibat “Kencing” Solar Ilegal

Kapolda Aceh Copot Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, DPD LSM LIRA Indonesia Beri Apresiasi

Hutan di Konawe Diduga Digunduli, LSM LIRA Desak Polres Turun Tangan

Praktik Pungli di Pelabuhan Lombok Disorot, Pariwisata NTB Dinilai Terancam

Praktik Pungli di Pelabuhan Lombok Disoroti, Pariwisata NTB Dinilai Terancam

MATARAM, LIRANEWS.co | Viralnya video dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sopir travel di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, mendapat sorotan dari Buser Rentcar Nasional (BRN) Koordinator Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). Organisasi ini menyebut praktik serupa kerap terjadi dan berpotensi merusak iklim usaha serta mencemari citra pariwisata NTB.

Koordinator BRN NTB, Edy Chandra, M.I.Kom., menegaskan bahwa insiden seperti dalam video viral bukanlah kejadian tunggal. Menurutnya, para anggota kerap mengalami hal serupa tidak hanya di Pelabuhan Gili Mas, tetapi juga di beberapa pelabuhan lain di Pulau Lombok.

“Peristiwa seperti dalam video itu kerap dialami anggota kami. Ini jelas mengganggu,” kata Edy dalam konferensi pers di Mataram, Kamis (8/1/2026).

Edy menjelaskan, praktik pungli tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha rental mobil dan agen perjalanan. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, berupa beban biaya tambahan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan persepsi wisatawan.

Ia mengingatkan, jika dibiarkan, masalah ini dapat menghambat peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata. “Ini berdampak buruk terhadap citra pariwisata NTB,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edy menilai keberadaan pungli di area publik seperti pelabuhan berpotensi memicu konflik sosial dan menggerus kepercayaan wisatawan terhadap rasa aman dan nyaman saat berlibur di NTB.

Menyikapi hal tersebut, BRN NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera mengambil langkah konkret. Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain penataan ulang sistem transportasi di kawasan pelabuhan, pengaktifan dan optimalisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli), serta penertiban oknum-oknum tidak resmi yang beroperasi.

BRN juga mendorong pemerintah menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan aman bagi korban atau pihak yang menyaksikan praktik pungli.

“Jika ditata dan diawasi dengan baik, praktik seperti ini bisa dicegah,” pungkas Edy.

Kasus dugaan pungli ini dinilai menjadi perhatian serius karena menyangkut wajah NTB sebagai destinasi wisata unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Efektivitas penanganan masalah ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga marwah pariwisata Pulau Seribu Masjid.

Laporan: Biro Mataram | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Arif

Previous Post

HAM Kolaka Timur Apresiasi Langkah Cepat BPBD Tangani Banjir di Desa Porabua

Next Post

Dukung 1000 HPK, Puluhan Ibu Hamil dan Menyusui Terima Bantuan Makanan Tambahan

Add a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *