NUNUKAN, LIRANEWS.co | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan ramai diperbincangkan di media sosial dan platform online setelah diketahui membeli satu unit mobil dinas operasional merek Toyota Land Cruiser dengan harga mencapai Rp 2,7 miliar. Pembelian tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Informasi ini mencuat dan menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran pemerintahan.
Saat dikonfirmasi via telepon oleh awak media pada Sabtu (6/12/2025), Bupati Nunukan H. Irwan Sabri membenarkan adanya pembelian tersebut. Namun, karena sedang dalam perjalanan keluar kota, ia merujuk penjelasan lebih detail kepada Kabag Umum Pemkab Nunukan.
“Silakan konfirmasi ke Kabag Umum, saya sedang di perjalanan,” kata Irwan Sabri.
Kabag Umum: Sesuai Kebutuhan Medan Nunukan
Kabag Umum Pemkab Nunukan, Hery, ketika dihubungi menjelaskan bahwa pengadaan mobil Land Cruiser tersebut adalah untuk kendaraan operasional Bupati Nunukan. Menurutnya, proses pengadaan sudah melalui prosedur yang berlaku.
“Benar, pengadaan mobil merek Land Cruiser adalah mobil operasional yang akan digunakan Bupati. Pengadaan ini sudah diusulkan dalam APBD 2025 dan disetujui oleh DPRD Nunukan,” jelas Hery.
Ia juga membenarkan harga unit tersebut sebesar Rp 2,7 miliar. Alasan pemilihan kendaraan dengan kapasitas mesin 3.346 CC itu, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi medan jalan di Kabupaten Nunukan yang dinilai cukup berat.
Di sisi lain, keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan sedikit berbeda. Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah Aripin, mengaku pihak legislatif tidak mengetahui secara pasti dan rinci tentang pengadaan mobil mewah tersebut.
Menurut Arpiah, dalam pembahasan APBD, item anggaran untuk kendaraan dinas sering kali bersifat “gelondongan” atau dalam paket besar, sehingga tidak dirinci satu per satu jenis dan harganya.
“Kami tidak begitu mengetahui pasti pengadaan mobil Land Cruiser itu seharga Rp 2,7 M karena dalam pembahasan APBD sifatnya gelondongan dan tidak secara spesifik melihat adanya pengadaan mobil itu. Kami tidak terlalu mengetahui secara rinci, apa saja yang menjadi kebutuhan Pemkab Nunukan dengan adanya pembelian mobil itu,” ujar Arpiah.
Pembelian ini menuai kritik dari sejumlah warga. Jimmy, salah satu warga Nunukan, menyayangkan keputusan pemerintah daerah yang dinilai tidak peka dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menilai, alokasi anggaran yang besar seharusnya lebih diprioritaskan untuk kepentingan publik yang mendesak.
“Pemerintah daerah Nunukan seharusnya peka dalam melihat kondisi Nunukan sekarang ini, baik dari infrastruktur jalan, ekonomi masyarakat, apalagi harga sembako semakin melonjak, pendidikan, dan lain-lain. Malah membeli mobil mewah dengan harga Rp 2,7 M,” ucap Jimmy.
Jimmy juga mengingatkan tentang komitmen efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat. “Seharusnya Pemerintah memikirkan rakyat banyak terkait perbaikan ekonomi, perbaikan infrastruktur, apalagi di tengah Efisiensi Anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari Pemkab Nunukan mengenai kritik prioritas anggaran tersebut. Publik pun masih menunggu penjelasan yang lebih komprehensif dan transparan mengenai kebijakan pengadaan barang modal ini. (*)
Laporan: Abdul Rahman
Editor: Redaksi LIRANEWS.co
