Mengapa Bunda Neni Dinilai Mampu Memimpin Bontang ke Arah yang Lebih Baik
Oleh: Eko Yulianto, S.H.
(Praktisi Hukum dan Aktivis LSM LIRA)
BONTANG, LIRANEWS.CO | Setiap kali saya diminta menilai kepemimpinan seorang kepala daerah, saya selalu melihat tiga hal: ketulusan, konsistensi, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Tiga unsur itulah yang selama dua periode kepemimpinan dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG., atau yang akrab kita sapa Bunda Neni, saya saksikan sendiri tumbuh subur di Kota Taman.
Sebagai praktisi hukum yang sehari-hari bergelut dengan regulasi dan kebijakan publik, saya tahu persis bagaimana mudahnya seorang pemimpin terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kaku dan kehilangan sentuhan dengan warganya. Namun Bunda Neni berbeda. Beliau tidak pernah kehilangan kepekaannya sebagai seorang ibu yang memahami kesulitan masyarakat akar rumput.
Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap mengedepankan pencitraan, Bunda Neni justru bekerja diam-diam dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Inilah yang membuat saya, sebagai aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, merasa perlu angkat bicara untuk membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan beliau.
Saya sering mendengar masyarakat bertanya, “Apa bukti bahwa pemimpin benar-benar peduli?” Jawabannya ada pada Program Tengok Tetangga. Program ini bukan sekadar inovasi kesehatan biasa. Ini adalah manifestasi dari kepemimpinan yang memahami bahwa negara harus hadir hingga ke bilik-bilik rumah warganya.
Melalui program ini, Bunda Neni menunjukkan bahwa beliau tidak cukup puas dengan data statistik dari atas meja. Beliau ingin memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pendampingan, setiap balita terpantau gizinya, hingga setiap calon pengantin dipersiapkan kesehatannya sebelum membangun rumah tangga. Sungguh, ini adalah pendekatan pencegahan yang cerdas dan penuh kasih.
Saya yakin, tidak banyak pemimpin daerah yang berpikir sampai ke level detail seperti itu. Ketika stiker ditempel di rumah ibu hamil, itu bukan sekadar administrasi. Itu adalah pesan bahwa negara peduli, bahwa ada Bunda yang siap menjemput bola ketika warganya membutuhkan pertolongan.
Dan ketika Bunda Neni menaikkan insentif ketua RT hingga Rp2,25 juta, beliau sedang membangun fondasi. Fondasi bahwa pelayanan publik dimulai dari unit terkecil. Saya sendiri sering berdiskusi dengan para ketua RT di Bontang, dan mereka mengaku kini merasa lebih dihargai. Rasa dihargai inilah yang kemudian memicu semangat kerja yang lebih besar.
Sebagai praktisi hukum, saya punya kepentingan khusus untuk memastikan setiap kebijakan publik memiliki landasan regulasi yang kuat. Sebab, program sebaik apa pun akan rentan menjadi proyek yang mandul jika tidak dilindungi payung hukum.
Di sinilah saya melihat kelebihan Bunda Neni. Beliau tidak hanya bekerja berdasarkan “kebiasaan” atau “tradisi” pemerintahan. Setiap program prioritas, termasuk 17 program 100 hari kerja, beliau pastikan memiliki payung hukum yang sahih. Mulai dari SK Wali Kota hingga Peraturan Wali Kota, semuanya diharmonisasi dengan cermat.
Penghargaan dari Kementerian Hukum atas kualitas produk hukum Pemkot Bontang bukanlah hadiah biasa. Ini bukti bahwa pemerintahan Bunda Neni serius membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Aplikasi e-Harmonisasi yang mampu merampungkan harmonisasi peraturan hanya dalam 1×24 jam adalah terobosan yang patut diapresiasi.
Saya katakan kepada rekan-rekan aktivis: ketika seorang pemimpin serius mengurus regulasi, itu artinya beliau sedang mempersiapkan masa depan. Bukan sekadar mengejar popularitas sesaat, tapi membangun sistem yang akan melindungi warga negara untuk jangka panjang.
Saya juga menyoroti langkah Bunda Neni menggandeng Universitas Airlangga. Bagi saya, ini adalah langkah visioner. Banyak kepala daerah yang sibuk dengan pembangunan fisik semata, lupa bahwa tantangan ke depan membutuhkan pendekatan ilmiah dan kolaborasi dengan dunia akademik.
Bontang memang kota kecil dengan wilayah terbatas, tapi justru di situlah tantangannya. Lahan 162 kilometer persegi dengan penduduk 191.000 jiwa, sebagian besar dikuasai perusahaan besar. Diperlukan kecerdasan dan negosiasi tingkat tinggi agar hak-hak masyarakat atas ruang publik tetap terpenuhi.
Ketika Bunda Neni membicarakan lahan 40 hektar milik yayasan yang berpotensi dialihkan untuk ruang publik, saya melihat detail seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan kenyamanan warganya. Ini bukan pekerjaan mudah. Butuh ketekunan, kesabaran, dan jaringan yang luas. Dan Bunda Neni, dengan pengalaman panjangnya di berbagai organisasi sosial, memiliki semua modal itu.
Saya mengenal sepak terjang Bunda Neni sejak lama. Beliau bukan politisi instan. Pengalamannya sebagai Ketua PKK, pendiri forum pemberdayaan penyandang cacat, hingga kursus disabilities di Selandia Baru, membentuk karakter kepemimpinan yang unik.
Ketika beliau mendirikan forum pemberdayaan penyandang cacat tahun 2003, itu adalah masa ketika isu disabilitas belum sepopuler sekarang. Artinya, kepedulian pada kelompok rentan sudah mendarah daging dalam diri beliau, bukan karena tuntutan politik sesaat.
Di periode kedua ini, saya melihat kepekaan itu semakin matang. Program-program sosial tidak lagi sekadar seremonial, tapi terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Penanganan kemiskinan ekstrem, perhatian pada pengguna narkoba, hingga usulan pembangunan rumah sakit rehabilitasi, semuanya menunjukkan bahwa Bunda Neni memimpin dengan hati, tapi tetap menggunakan nalar dan data.
Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya sebagai aktivis yang biasa kritis justru angkat bicara mendukung kepemimpinan Bunda Neni? Jawabannya sederhana: karena kepercayaan publik harus dibangun di atas bukti, bukan sekadar janji.
Saya melihat sendiri bagaimana program-program berjalan, bagaimana warga merasakan manfaatnya, dan bagaimana regulasi ditegakkan untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Saya juga melihat bagaimana Bunda Neni tidak pernah lelah mendengar keluhan, tidak pernah bosan turun ke lapangan, dan selalu hadir ketika warganya membutuhkan.
Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia butuh konsistensi dan keteladanan. Dan selama dua periode kepemimpinan Bunda Neni, konsistensi itu terjaga. Bahkan cenderung meningkat.
Saudara-saudaraku warga Kota Bontang yang saya banggakan. Kita patut bersyukur memiliki pemimpin seperti Bunda Neni. Di tengah berbagai tantangan bangsa, kita masih punya kepala daerah yang mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk kesejahteraan kita semua.
Mari kita dukung program-program yang telah berjalan. Mari kita kawal bersama agar pembangunan di Bontang terus berkelanjutan. Dan mari kita jaga kepercayaan yang telah dibangun ini dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Kepada Bunda Neni, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Teruslah menjadi ibu bagi kita semua. Teruslah peka terhadap kesulitan warga. Teruslah membenahi Bontang di segala bidang.
Sebagai aktivis LIRA, saya akan terus mengawal kebijakan publik. Dan sejauh ini, saya melihat arah yang tepat di bawah kepemimpinan Bunda Neni. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi perjuangan beliau untuk kemajuan Kota Taman tercinta.(*)
Tentang Penulis:
Eko Yulianto, S.H. adalah seorang praktisi hukum yang berorientasi sosial kemasyarakatan (Social Oriented), kerap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil dan kelompok marginal dalam mencari keadilan, dikenal aktif sebagai Penggiat Anti Korupsi di daerah khususnya Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan saat ini dipercaya memegang jabatan di beberapa organisasi kemasyarakatan, diantaranya sebagai Walikota (Ketua) DPD LSM LIRA Kota Bontang, Ketua PC LPBH NU Kota Bontang, Biro Hukum Elang Tiga Hambalang (ETH) Kaltim, Ketua Indonesian Tax Care (INTAC) Kaltim, dan Wakil Ketua PWJT Kota Bontang. (Red)
