Guncang Pasar Global! Prabowo Stop Impor Beras, Harga Dunia Jeblok hingga 44%, Thailand-Vietnam Panik
JAKARTA, LIRANEWS.co | Dunia internasional dikejutkan oleh kebijakan berani pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Keputusan untuk menghentikan total impor beras konsumsi tidak hanya membawa Indonesia menuju swasembada pangan, tetapi juga membuat pasar beras global berdarah-darah. Harga internasional ambruk, negara pengekspor kehilangan napas, dan tiga tokoh Indonesia duduk di garda terdepan memimpin serangan balik ekonomi.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi lompatan sejarah ini. Keputusan Presiden Prabowo untuk menutup keran impor beras sejak 2025 telah menciptakan efek domino yang dramatis. Harga beras dunia ambrol dari level 660 dolar AS per ton menjadi hanya 340–368 dolar AS per ton, atau terkoreksi hingga 44 persen .
“Indonesia tidak impor lagi. Ini kebanggaan kita semua,” tegas Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, di Karawang, Januari lalu.
Ia menjelaskan bahwa ketiadaan permintaan dari Indonesia—yang selama ini menjadi salah satu raksasa importir dunia—membuat pasokan beras dari Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan melimpah ruah tanpa pembeli. Akibatnya, indeks harga beras FAO (FARPI) merosot ke titik terendah dalam lima tahun terakhir .
Strategi “Lockdown Impor” dan Kegemparan di Asia Tenggara
Inilah kisah paling panas yang kini menjadi perbincangan para pelaku pasar komoditas global. Langkah Presiden Prabowo tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pangan, tetapi sebagai taktik geopolitik yang mengubah peta kekuatan ekonomi Asia.
Thailand dan Vietnam, yang selama puluhan tahun menguasai pangsa pasar Indonesia, tiba-tiba kehilangan pasar utama mereka. Pemerintah Indonesia dengan dingin memutuskan tidak ada satu butir pun beras konsumsi yang masuk di tahun 2026 . Bahkan, impor beras untuk bahan baku industri seperti tepung beras dan bihun juga dihentikan, memaksa pelaku usaha beralih sepenuhnya ke produk lokal.
“Negara maju seperti Jepang, Kanada, Chile, Australia, dan Rusia tiba-tiba datang ke Indonesia. Mereka penasaran. Mereka bertanya, apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa melompat menjadi nomor dua dunia?” ungkap Amran di Batam, membocorkan kegelisahan negara-negara yang biasa memandang sebelah mata pertanian tropis .
Langkah Brutal Amran: Serap 2 Juta Ton, Produksi Tertinggi se-ASEAN
Di balik goncangan global ini, ada eksekusi lapangan tanpa ampun dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia tidak hanya berhenti di kebijakan negatif (larangan impor), tetapi langsung bergerak ofensif.
Hasilnya mencengangkan: produksi beras nasional 2025 mencapai 34,71 juta ton, memenuhi 111,2 persen dari kebutuhan konsumsi nasional yang sebesar 31,19 juta ton. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai rekor sepanjang masa—angka 3,25 juta ton di akhir 2025, seluruhnya murni dari serapan petani dalam negeri, tanpa setetes pun impor .
“Ini buah tangan bupati se-Indonesia. Karena bapak ibu, harga pangan dunia turun 44 persen,” ujar Amran dalam pidatonya. Ia menargetkan produksi 2026 terus meroket hingga 34,77 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi kedua di dunia versi FAO, hanya kalah dari Brasil .
Purbaya dan “Bom Fiskal” Rp164,7 Triliun: Mafia Pangan Tersungkur
Namun, kedaulatan pangan tidak akan tercapai tanpa amunisi. Di sinilah peran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi kunci.
Di tengah hiruk-pikuk efisiensi, Purbaya justru mengerahkan kekuatan fiskal luar biasa. APBN 2026 mengalokasikan Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan—anggaran terbesar yang pernah digelontorkan untuk sektor pertanian .
Dana raksasa ini bukan sekadar angka. Purbaya merancangnya sebagai senjata untuk menghancurkan kartel dan mafia pangan yang selama puluhan tahun menjerat leher petani.
Dampaknya langsung terasa di tingkat sawah. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani melonjak signifikan. Pemerintah tidak lagi membiarkan tengkulak bermain. Dengan anggaran yang kuat, Bulog gaspol menyerap gabah petani dengan harga pantas.
“Petani kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera,” tegas Amran mengulang komando Presiden Prabowo . Inilah akhir dari era permainan harga yang selama ini membuat petani selalu menjadi korban, sementara eksportir luar negeri dan segelintir mafia dalam negeri menikmati keuntungan dari ketergantungan impor.
Negara Luar Ketakutan, Berharap Indonesia Kembali Impor
Ironisnya, keberhasilan Indonesia justru membuat negara-negara pengekspor “ketakutan”. Sejumlah kalangan internasional secara tidak langsung mulai berharap Indonesia kembali membuka keran impor agar harga dunia bisa stabil kembali. Namun, harapan itu tampaknya sia-sia.
Presiden Prabowo dengan lantang menegaskan filosofinya: “Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tergantung bangsa lain. Satu tahun kita sudah swasembada. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri.”
Babak Baru: Dari Korban Pasar Menjadi Penentu Harga Dunia
Yang paling revolusioner dari kebijakan ini adalah perubahan posisi Indonesia. Jika selama puluhan tahun Indonesia menjadi “price taker”—korban yang pasrah pada gejolak pasar global—kini Indonesia telah menjadi “price maker”.
Dengan tidak membeli, Indonesia mampu membuat harga dunia jeblok. Ini adalah kekuatan tawar yang selama ini tidak pernah dibayangkan. Bahkan, Indonesia kini bersiap mengekspor. Kerja sama business to business dengan Malaysia telah diteken untuk ekspor 2.000 ton per bulan dari Kalimantan Barat. ASEAN pun mulai melirik lumbung padi baru di Asia Tenggara .
Inilah babak baru kebangkitan ekonomi dan kedaulatan pangan Indonesia. Bukan sekadar tentang nasi di piring rakyat, tetapi tentang martabat bangsa di meja perundingan global. Tiga tokoh—Prabowo, Amran, Purbaya—telah menulis ulang peta pangan dunia. Dan Indonesia, untuk pertama kalinya, duduk di kursi pengemudi.
Laporan: Biro Jakarta | Editor: Redaksi LIRANEWS.co | Penulis: Yusri
